Partai Politik dalam Hubungan Eksekutif dan Legislatif

Kekuasaan bagaimanapun bentuknya tidak bisa dilepaskan dari partai politik. Meskipun ada bentuk sistem politik tertentu yang memangkas eksistensi partai politik, tetap saja partai politik tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan. Gejala hadirnya partai politik dalam suatu negara selalu ada, dikarenakan partai politik merupakan sarana yang paling ampuh untuk merebut kekuasaan maupun menekannya. Partai politik juga mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi kebijakan umum.

Ilustrasi

Setiap penguasa umumnya memperoleh kekuasaan karena dukungan dari partai politik. Tak terlebih lembaga eksekutif maupun legislatif. Oleh karena itu, setiap penguasa mempunyai kepentingan parpol yang menyertainya. Akibatnya setiap keputusan yang dihasilkan murni bukan karena kepentingan rakyat. Melainkan karena kepentingan partainya. Apalagi sistem  multipartai yang diterapkan di Indonesia dewasa ini menuntut adanya proses koalisi untuk bisa mencapai kata mufakat dalam meloloskan kebijakan maupun UU. Karena tidak mungkin bisa satu partai memperoleh keputusan bulat dalam suatu rapat. Proses lobbying pun tak dapat dihindarkan. 

Banyaknya kepentingan yang ingin diakomodir pun lama-kelamaan menyebabkan divided government. Tarik ulur kepentingan pun terjadi. Pemerintah tidak bisa menjalankan fungsi semestinya. Gambaran hubungan antara legislatif dan eksekutif sekiranya seperi itu. Kebijakan yang dikeluarkan eksekutif tidak akan berjalan jika eksekutif tidak menguasai mayoritas parlemen. Begitupun sebaliknya. Kebijakan eksekutif akan selalu dipertanyakan dan dicari kesalahannya melalui hak interpelasi dan hak veto legislatif apabila eksekutif tidak menguasai mayoritas parlemen.

Peranan partai politik besar peranannya dalam mencipatakan pemerintahan yang stabil dan efektif jika eksekutif berasal dari partai yang sama dengan mayoritas parlemen. Dengan begitu arah tujuan kebijakan akan saling bersinergi dan mendukung. Tidak ada proses rumit debat argumen dalam rapat yang akan memperlambat kinerja pemerintah. Eksekutif dan legislatif akan selaras dalam berkerja. Dalam hal ini partai akan menjadi unsur unified government.